RADARCIREBON.ID – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kuningan mengingatkan Pemda Kuningan, agar tidak cepat berpuas diri setelah kembali meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD TA 2025. Di balik capaian tersebut, Gerindra menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, terutama rendahnya PAD yang mencerminkan belum kuatnya kemandirian fiskal daerah.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Sri Laelasari saat rapat paripurna DPRD Kuningan saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Menurut Sri, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh dipandang sekadar sebagai agenda administratif penyampaian laporan keuangan tahunan. Lebih dari itu, forum tersebut harus menjadi ruang evaluasi terhadap efektivitas kebijakan fiskal, kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus mengukur sejauh mana APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:Euforia Juara Nasional, Proton FC Diarak Keliling Kuningan, Siap Datangkan Pemain Asing Musim DepanDesa Keluhkan Pemangkasan Anggaran, Toto: KDMP Baik, Tapi Pembangunan Jangan Sampai Terhenti
“Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran maupun diraihnya opini WTP, tetapi sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegas Sri.
Fraksi Gerindra mengapresiasi, keberhasilan Pemda Kuningan meningkatkan opini BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun sebelumnya menjadi WTP atas LKPD 2025. Menurut fraksi tersebut, capaian itu menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Namun, Gerindra menegaskan bahwa WTP bukanlah garis finis. Opini tersebut harus diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang lebih efektif, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta semakin kuatnya kemampuan daerah membiayai pembangunan melalui sumber-sumber pendapatan sendiri.
Sorotan utama Gerindra tertuju pada sektor pendapatan daerah. Dari target pendapatan sebesar Rp2,825 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp2,641 triliun atau sekitar 93,50 persen. Meski secara umum dinilai cukup baik, fraksi tersebut mencatat masih adanya sejumlah komponen pendapatan yang gagal memenuhi target.
Yang paling mendapat perhatian adalah capaian Pendapatan Asli Daerah. Dari target PAD sebesar Rp479,05 miliar, realisasinya hanya Rp379,88 miliar atau sekitar 79,30 persen. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Kuningan masih rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih cukup besar.