RADARCIREBON.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm Apt mengaku menerima banyak keluhan dari pemerintah desa selama melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Kuningan dalam sebulan terakhir. Persoalan paling banyak disampaikan para
kepala desa yakni berkurangnya ruang fiskal, akibat pengalihan sebagian alokasi Dana Desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Toto, hampir seluruh desa yang ia datangi menyampaikan kegelisahan yang sama. Minimnya anggaran membuat sejumlah rencana pembangunan lingkungan dan pelayanan dasar kepada masyarakat terancam tertunda.
Baca Juga:Prestasi WTP, Gerindra Kuningan Tekankan APBD Berdampak Kepentingan RakyatSatpol PP Kuningan Raih Penghargaan Terbaik Pemberantasan Rokok Ilegal Tingkat Jawa Barat
“Selama satu bulan terakhir saya berkunjung ke sejumlah desa, hampir semuanya mengeluhkan persoalan yang sama, yakni pengalihan Dana Desa untuk program KDMP. Akibatnya, banyak pembangunan yang diharapkan masyarakat menjadi tertunda karena anggaran desa sangat terbatas,” ujar Toto Suharto.
Politisi PAN itu menilai, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam merealisasikan visi Jabar Istimewa yang mengusung semangat Kota Diurus, Desa Ditata. Menurutnya, pembangunan desa tidak boleh kehilangan momentum hanya karena adanya penyesuaian kebijakan anggaran.
Ia berharap Pemerintah Provinsi mampu menghadirkan solusi agar program strategis tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
“Kami berharap Pak Gubernur memberikan perhatian terhadap kondisi ini. Desa membutuhkan kepastian agar pembangunan tetap berjalan dan harapan masyarakat tidak terhenti karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Toto mengungkapkan, para kepala desa saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi mereka dituntut merealisasikan berbagai program pemerintah, namun di sisi lain harus menghadapi ekspektasi masyarakat yang belum bisa dipenuhi akibat keterbatasan anggaran pembangunan.
Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, ia berkomitmen mengawal berbagai usulan pembangunan desa agar dapat memperoleh dukungan melalui APBD Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk program-program yang belum terakomodasi melalui Dana Desa maupun APBD Kabupaten.
Namun demikian, Toto mengingatkan masyarakat agar tidak berharap usulan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2026. Ia menjelaskan seluruh aspirasi harus melalui mekanisme perencanaan, mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten hingga masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi untuk menjadi prioritas pada APBD Tahun 2027.