Para camat selaku ketua satgas tingkat kecamatan diminta aktif mengawasi rantai pasok MBG. Dian juga menegaskan tidak boleh ada kepentingan pribadi pejabat dalam pelaksanaan program.
“Bupati, Wakil Bupati enggak boleh bermain di SPPG ini. Para kepala dinas enggak boleh bermain, enggak boleh ada kepentingan,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kuningan sekaligus Ketua Satgas P3MBG, U Kusmana mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak.
Baca Juga:Dukungan dari Provinsi Berkurang, Anggaran JKN Terancam Defisit, Dinkes Perketat Verifikasi Peserta PBIPemda Canangkan Bulan Dana PMI, Target Naik Jadi Rp900 Juta
“MBG adalah salah satu program strategis tentunya yang mendukung pencapaian visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kuningan sekaligus Sekretaris P3MBG, Purwadi Hasan Darsono SHut MSc, melaporkan saat ini terdapat 183 SPPG yang melayani 384.156 penerima manfaat atau sekitar 30 persen dari penduduk Kuningan. Penerima mencakup siswa berbagai jenjang, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dari jumlah tersebut, 172 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan 10 lainnya masih berproses. Seluruh SPPG telah memiliki IPAL, tetapi baru 176 yang memenuhi standar pengelolaan air limbah.
Untuk baku mutu air limbah, baru 37 SPPG yang memenuhi ketentuan. Sementara itu, 152 SPPG telah memiliki sertifikat chef bagi tenaga masak dan 125 SPPG mengantongi sertifikat halal.
Dalam aspek legalitas bangunan, 110 SPPG telah memiliki PBG, 55 masih berproses, dan 18 belum memulai proses. Sebanyak 172 SPPG telah memenuhi standar infrastruktur dan 162 telah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
Pemkab Kuningan juga menggandeng Kejaksaan Negeri Kuningan untuk mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata kelola yang baik.
Dengan pengawasan tersebut, keberhasilan MBG di Kuningan diharapkan tidak hanya terlihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan, penurunan stunting, penyerapan tenaga kerja, penguatan UMKM, penggunaan produk lokal, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (ags)