RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kabupaten Kuningan memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak berhenti pada penyaluran makanan kepada penerima manfaat.
Program tersebut ditargetkan memberikan dampak nyata terhadap kesehatan, penurunan stunting, pendidikan, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.
Menurut Dian, keamanan pangan merupakan syarat mutlak yang tidak boleh ditawar. Setiap penyelenggara MBG harus memastikan makanan yang diberikan aman dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan.
Baca Juga:Dukungan dari Provinsi Berkurang, Anggaran JKN Terancam Defisit, Dinkes Perketat Verifikasi Peserta PBIPemda Canangkan Bulan Dana PMI, Target Naik Jadi Rp900 Juta
“Berlaku sukses tidaknya MBG adalah zero tolerance terhadap gangguan kesehatan atau keracunan makanan,” tegasnya.
Ia mengingatkan kelalaian dalam penyediaan makanan dapat menimbulkan konsekuensi serius karena MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak proses pengadaan bahan pangan hingga makanan diterima penerima manfaat.
Selain keamanan pangan, kualitas menu juga harus memenuhi kebutuhan gizi sesuai kelompok penerima. Kandungan kalori, protein, mikronutrien, dan komposisi makanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Dian juga meminta dampak MBG terhadap angka stunting dibuktikan melalui data. Pemerintah daerah, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, serta kependudukan dan keluarga berencana, diminta melakukan kajian secara terpadu.
“Jangan hanya menyampaikan angka stunting saja meningkat, tapi kita tidak pernah tahu kenapa penyebabnya muncul,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan MBG juga perlu diukur dari indikator pendidikan dan kesehatan, seperti tingkat kehadiran siswa, tingkat kesakitan, serta daya tangkap anak dalam proses pembelajaran.
“Jangan sampai kita mengatakan bermanfaat, bermanfaat, tetapi kita tidak pernah bisa membuktikannya dengan data-data faktual,” katanya.
Baca Juga:Di Balik Angka Stunting, Ada Mimpi Anak-anak Kuningan yang Harus DijagaBupati Beberkan Penyebab Temuan LHP BPK
Bupati Dian juga menyoroti dampak ekonomi program MBG. Ia meminta kebutuhan bahan pangan SPPG dipasok semaksimal mungkin dari petani, peternak, nelayan, pedagang, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal.
Menurutnya, MBG merupakan peluang besar untuk menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi pelaku usaha di Kuningan. Karena itu, praktik pengadaan dari luar daerah ketika komoditas serupa tersedia secara lokal perlu dievaluasi.
“Ini bagi saya luar biasa, peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal karena konsisten menyerap langsung dari petani, peternak, dan UMKM lokal,” ungkapnya.