Kondisi tersebut menjadi salah satu target utama yang harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan. “PR kita, kurang lebih sekarang masih ada sekitar 40-50 persen lagi yang belum kita layani di Kota Cirebon yang menjadi target yang diberikan oleh Bapak Wali Kota untuk diselesaikan,” kata Agung.
Ia menyebut, tantangan tersebut menjadi tanggung jawab bersama jajaran direksi. Selain cakupan layanan yang masih terbatas, persoalan kontinuitas pasokan air juga menjadi perhatian karena masih ada wilayah yang belum mendapatkan layanan selama 24 jam. “Masih cukup banyak masyarakat Kota Cirebon yang belum mendapatkan akses air bersih, masih cukup banyak masyarakat Kota Cirebon yang belum terlayani secara 24 jam. Dan itu menjadi target kita untuk kita selesaikan secara perlahan satu per satu dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.Agung memaparkan, sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang perlu segera ditangani. Pertama, tingkat kehilangan air yang masih cukup tinggi. Kedua, cakupan pelayanan yang masih rendah. Ketiga, kontinuitas distribusi air yang belum sepenuhnya berjalan 24 jam di seluruh wilayah pelayanan.
Untuk tahap awal, jajaran direksi baru akan melakukan konsolidasi internal selama satu bulan ke depan. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk memetakan kembali berbagai persoalan utama sekaligus mengumpulkan data sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan. “Langkah yang pasti dalam satu bulan ke depan kita akan melakukan konsolidasi di internal, pemetaan kembali permasalahan-permasalahan utama,” tandasnya.
Baca Juga:Tri Sukses Haji: Mabrur, Ekonomi, PeradabanGerakan Zakat Didorong Makin Berdampak
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Giri Nata, Ridwan Rahim menjelaskan bahwa setelah dilantiknya direksi yang baru, maka perlu sinergi antara Dewas dan Direksi, di mana salah satu fokusnya adalah membenahi kebocoran dan penunggakan pelanggan.Langkah Dewas saat ini, kata pria yang akrab disapa Gatong itu, menyamakan persepsi internal pengawas yang berjumlah tiga orang. Mengingat posisi Ketua Dewas yang baru dijabat sekda, maka koordinasi intensif dilakukan terlebih dahulu untuk merumuskan arah kebijakan yang tepat bagi manajemen.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kata Gatong, Dewan Pengawas ingin memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan selaras dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).