RADARCIREBON.ID – Purbaya Yudhi Sadewa masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) ketika mengikuti rapat bersama DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026). Tak disangka, di tengah pemaparannya, sebuah telepon masuk membuat jalannya rapat terhenti sementara.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pihak, mulai dari Bappenas hingga perwakilan Bank Indonesia. Dalam forum itu, Purbaya menyampaikan soal skema pembiayaan kreatif (innovative financing) yang disiapkannya untuk membantu pemerintah daerah (pemda) membiayai pembangunan.
Skema tersebut akan melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan untuk memberikan pinjaman kepada pemda. Purbaya menerangkan bahwa skema itu memungkinkan pemda memperoleh pembiayaan alias utang dari PT SMI untuk melanjutkan pembangunan.
Baca Juga:Pembiayaan KPBU APJ, Fraksi Nasdem Ingatkan Pemda Jaga Kesehatan Keuangan dan Cash Flow DaerahFK UGJ Menjemput Era Baru Pengobatan, Merawat Harapan; Buka Jalan Stem Cell di Cirebon
Pembiayaan itu kemudian ditanggung pemerintah pusat dan diperhitungkan melalui pengurangan DBH yang diterima daerah secara bertahap. “Kami akan membuat apa yang disebut innovative financing, nanti kami akan mengerahkan SMI untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana pemerintah daerah bisa semacam meminjam uang dari SMI dan pembayarannya nanti kita bayar dari pusat, dan mengurangi DBH selama beberapa tahun ke depan,” ujar Purbaya dalam forum itu.
Ia mengklaim skema itu ditujukan agar pembangunan di daerah tak terganggu akibat penyesuaian dana bagi hasil (DBH). “Jadi, pembangunan daerah tidak akan terganggu, sementara kesinambungan kami juga tetap terjaga, karena kalau kami kurangi setahun sekaligus, yang jelas itu pasti akan mempengaruhi defisit dan kita membuat hasilnya menjadi tidak berkesinambungan,” tuturnya.
Purbaya menuturkan PT SMI bakal memastikan proyek yang dibiayai lewat skema tersebut tetap berjalan dengan baik. “Tapi yang jelas, kan, PT SMI adalah lembaga yang profesional sehingga pembangunannya akan diamati terus dengan teliti dari waktu-waktu sehingga proyek bisa berjalan dengan baik,” ujar Purbaya.
Adapun Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran DBH sebesar Rp58,8 triliun pada 2026. Sementara, pagu anggaran DBH dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 ditetapkan sebesar Rp63,36 triliun.
TELEPON BERDERING
Saat Purbaya tengah memberikan penjelasan, ia tiba-tiba disela atau dijeda oleh salah satu pimpinan DPD RI yang meminya agar agenda dihentikan sementara lantaran terdapat telepon dari seseorang yang ditujukan kepada Purbaya. Purbaya akhirnya menghentikan pemaparan. Momen tersebut terjadi beberapa saat sebelum Purbaya akhirnya dicopot dari posisi Menteri Keuangan.