RADARCIREBON.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2027 disorot DPRD Kabupaten Cirebon. Terlebih proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp4,26 triliun.
Sejumlah fraksi pun mengingatkan eksekutif melalui rapat paripurna pandangan umum (PU) fraksi terhadap APBD.
Perwakilan Fraksi Golkar, Ujang menyampaikan, APBD merupakan cermin pilihan politik pemerintah, kemana uang daerah diarahkan dan apa hasil yang kembali kepada masyarakat.
Baca Juga:Polres Cirebon Kota Operasi Pekat Sita 201 Botol MirasBidik Tambahan Pendapatan dari Musim Tanam Ketiga
“Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp4,26 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD sekitar Rp1,05 triliun, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp3,20 triliun,” kata Ujang saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Menyikapi besarnya porsi dana transfer, pihaknya meminta Pemkab Cirebon tidak terlalu nyaman bergantung pada pemerintah pusat. “Kami minta eksekutif punya terobosan untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” terangnya.
Artinya, bukan sekadar menaikkan target PAD atau memperketat penagihan pajak, tetapi menciptakan sumber-sumber ekonomi baru dari potensi perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, industri hingga pariwisata.
“Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih banyak, sementara pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan potensi penerimaan yang sudah tersedia,” tegasnya.
Selain itu, kata Ujang, Fraksi Golkar juga menyoroti belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp1,98 triliun. DPRD meminta besarnya anggaran tersebut diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Artinya, belanja pegawai tidak cukup hanya untuk membayar aparatur, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang lebih produktif dan pelayanan yang semakin cepat serta mudah,” ucapnya.
Selain itu, belanja barang dan jasa yang mencapai sekitar Rp1,28 triliun juga diminta dibedah secara transparan.
Baca Juga:Badan Jalan Kartini Ambles, Dipasang Ban sebagai PenandaBKPSDM Cirebon Borong 3 Penghargaan BKN, Layanan Mutasi dan Pensiun Jadi yang Terbaik
“Di sektor pembangunan, perhatian diarahkan pada belanja modal yang hanya sekitar Rp361,21 miliar. Dari angka tersebut, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sekitar Rp231,57 miliar,” paparnya.
Ia juga meminta anggaran infrastruktur harus benar-benar diarahkan ke titik yang paling membutuhkan. Bukan sekadar proyek konstruksi.
“Infrastruktur harus mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, membuka akses ekonomi dan meningkatkan aktivitas masyarakat,” tandasnya.
Senada, disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui perwakilannya, Solekha. Fraksi PDIP menilai, proporsi belanja operasi masih terlalu dominan. Belanja operasi mencapai sekitar Rp3,32 triliun, sementara belanja modal hanya Rp361,21 miliar.