KETUA Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menduga ada pihak yang sengaja memunculkan ketentuan soal miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tanpa persetujuan Presiden Jokowi.
Kiai Said meyakini lampiran soal miras yang akhirnya dicabut dari perpres tersebut bukan murni ide Presiden Ke-7 RI itu. “Saya yakin bukan dari beliau (Jokowi) sendiri nih. Saya yakin,” ujar Kiai Said kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, kemarin.
Ke depan, Kiai Said meminta pemerintah, khususnya para pembantu Presiden Jokowi lebih jeli dalam membuat perpres. Dia berharap tidak ada lagi polemik seperti ini. “Saya harap lain kali tidak terulang lagi seperti ini, tidak kelihatan sekali sembrono, sembarangan, seperti tidak ada pertimbangan yang bersifat agama, yang bersifat etika, bersifat kemasyarakatan langsung,” kata pria kelahiran Cirebon itu.
Setelah memicu polemik, lampiran soal miras dalam perpres itu kemudian dicabut Jokowi. Merespons pencabutan itu, Kiai Said langsung menyampaikan tiga poin sikap PBNU. Pertama, PBNU menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah atas respons yang cepat dan tanggap terhadap masukan berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.
Kedua, PBNU mendorong pemerintah melandaskan kebijakan investasi pada kemaslahatan bersama, sekaligus berorientasi pada pembangunan yang tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. “Ketiga, meminta seluruh umat Islam, khususnya warga NU untuk menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara konstitusi,” tandas Kiai Said.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas mengapresiasi keputusan Jokowi yang mencabut lampiran terkait dengan investasi minuman keras. “Saya benar-benar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bahwa beliau telah memutuskan lampiran perpres terkait pembukaan industri baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol telah beliau nyatakan dengan tegas dicabut,” katanya.
Anwar yang juga menjabat Ketua PP Muhammadiyah tersebut menyatakan sikap tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah siap untuk menerima kritik dari masyarakat. Sikap tersebut juga mencerminkan bahwa Presiden memiliki sikap kenegarawanan dengan mau menerima suara rakyat demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. (cuy/fin/jpnn)
Kiai Said: Saya Yakin Bukan Ide Pak Jokowi
