RADARCIREBON.ID – Intensitas bencana alam di Kabupaten Cirebon sepanjang 2025 meningkat. Kondisi ini pun menjadi catatan serius Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.
Lembaga legislatif itu menilai, upaya mitigasi harus diperkuat secara menyeluruh agar dampak kerusakan dan kerugian yang dialami masyarakat tidak terus berulang.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos menegaskan, wilayah-wilayah rawan bencana seperti kawasan pesisir hingga daerah dengan potensi longsor harus menjadi prioritas penanganan.
Baca Juga:Pembongkaran Jembatan Kalibaru Berpotensi Langgar UU MTsN 2 Gelar Tes Kemampuan Akademik
Ia menilai, langkah mitigasi tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana dan berkelanjutan.
Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi dalam satu tahun terakhir telah memberikan pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kejadian bencana di tahun 2025 cukup tinggi dan berdampak luas. Ini harus menjadi perhatian serius agar ke depan penanganannya lebih maksimal,” ujar Muchyidin kepada Radar Cirebon.
Mitigasi bencana sendiri penting untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat di daerah rawan bencana seperti banjir, longsor hingga rob.
Komisi IV pun mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon agar mengoptimalkan strategi mitigasi pada 2026, terutama dalam menghadapi potensi bencana banjir, longsor, hingga rob yang kerap melanda sejumlah wilayah.
Perlu diketahui, data BPBD menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 232 kejadian bencana melanda 35 kecamatan dan 147 desa di Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, mengungkapkan bahwa dampak dari ratusan kejadian tersebut sangat luas.
Baca Juga:Cinofest 2026 Jadi Wadah Kolaborasi Inovasi, Pemkab Cirebon Bidik Dampak EkonomiKorlantas Polri Dukung Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih Mudah, KTP Pemilik Lama Tak Lagi Wajib
Ribuan rumah terdampak banjir, dengan rincian 19.983 rumah terendam, enam rumah rusak berat, dan 135 rumah rusak ringan.
Selain itu, puluhan fasilitas umum juga ikut terdampak, mulai dari 79 tempat ibadah, 56 fasilitas pendidikan, hingga empat fasilitas kesehatan.
“Tak hanya itu, bencana juga menyebabkan kerusakan pada 26 kantor instansi, satu hektare lahan pertanian, serta puluhan titik pohon tumbang yang mengganggu aktivitas masyarakat,” ungkapnya.
Ikin menjelaskan, tingginya kejadian banjir dipicu oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang tinggi, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), alih fungsi lahan, hingga sistem drainase yang belum optimal. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko munculnya penyakit.