RADARCIREBON.ID – Akses jalan lingkar menuju Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Gebang di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, sempat tertutup tumpukan sampah dengan bau menyengat.
Volume sampah bahkan diperkirakan mencapai ratusan meter kubik, hingga membuat kawasan tersebut terlihat seperti zona darurat sampah.
Kondisi tersebut akhirnya ditangani petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon mulai melakukan pengangkutan sampah yang menutup akses jalan sejak Senin (20/4).
Baca Juga:Merajut Momen Sekali Seumur Hidup di Aston CirebonSantri Al Hikmah Raih Best Research Award di National Essay Competition
Sekretaris Desa Gebang Mekar, Rian Jaelani mengungkapkan, persoalan ini bukan terjadi secara tiba-tiba.
Menurutnya, ada dua faktor utama penyebab penumpukan sampah, yakni kiriman sampah dari luar wilayah serta meningkatnya produksi sampah rumah tangga warga.
“Bisa dibilang ini sudah darurat. Sampah dari luar masuk, ditambah sampah warga sendiri. Sementara TPS kami sudah penuh,” ujar Rian.
Dijelaskannya, kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) di desa tersebut sudah tidak mampu menampung volume sampah yang ada.
Akibatnya, sampah meluber hingga ke badan jalan dan mengganggu akses menuju kawasan PPI.
Rian juga mengakui, keterbatasan anggaran desa menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah. Minimnya fasilitas dan armada pengangkut membuat penanganan sampah belum optimal.
“Kami butuh dukungan, terutama tempat pembuangan yang representatif dan tambahan armada angkut,” katanya.
Baca Juga:Nooralia Luncurkan 100 Pioneer Sahabat NooraliaWaspadai Dampak Kemarau Ekstrem, BPBD Cirebon Siaga Antisipasi Krisis Air
Meski demikian, Rian menilai, kesadaran masyarakat mulai meningkat, meskipun belum mampu sepenuhnya mengendalikan laju penumpukan sampah.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono ST MSi menegaskan, persoalan sampah tidak bisa terus dibebankan kepada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ia mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah.
“Minimal dipisahkan antara organik dan anorganik. Sampah organik bisa diolah dan bahkan memiliki nilai ekonomis,” jelasnya.
Dede menekankan, penanganan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa hingga kecamatan.
“Ini harus dikerjakan bersama. Peran warga hingga tingkat RT/RW sangat menentukan,” tegasnya.
Ia juga mendorong inovasi di tingkat desa. Salah satunya, melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos. Langkah tersebut dinilai efektif untuk menekan volume sampah sekaligus mengurangi praktik pembuangan liar yang masih sering terjadi. (den)