RADARCIREBON.ID – BGN menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, efisensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala BGN, Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN.
Konferensi pers itu menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan langkah strategis pelaksanaan program ke depan. Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Baca Juga:Nilai Tukar Mata Uang Asing Menguat, Minat Warga Kota Cirebon Kerja ke Luar Negeri Ikut MeningkatSPMB dan Kuota Penyangga Diaktifkan, Daya Tampung Sekolah Favorit Tetap Kedodoran
“Fokus kami saat ini adalah memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan.
Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik. Kata Nanik, penataan pelaksanaan program juga dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelasnya.