INDRAMAYU – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu untuk meredakan polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura belum membuahkan hasil.
Audiensi bersama perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) yang digelar di Pendopo Bupati Indramayu yang berlangsung hingga malam hari, tanpa mencapai kesepakatan.
Pertemuan yang dihadiri langsung Bupati Indramayu Lucky Hakim bersama unsur Forkopimda itu, berjalan alot. Pihak KOMPI tetap bersikukuh menolak pelaksanaan PSN di Indramayu karena dinilai minim transparansi dan terkesan dipaksakan tanpa melibatkan masyarakat terdampak.
Baca Juga:Arsenal Merana! Jelang Lawan Atletico Madrid, Pemain Penting Cedera ParahHasil Duel AC Milan vs Juventus, Cukup Adil Ternyata!
Koordinator Umum KOMPI, Hatta menegaskan, pihaknya membutuhkan kejelasan terkait regulasi maupun pasal-pasal yang dianggap merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa KOMPI merupakan representasi murni aspirasi warga pesisir.
Selain itu, untuk mengantisipasi potensi gangguan dari pihak luar, KOMPI juga telah menyiapkan satuan tugas (satgas) guna menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Jaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, serta perkuat solidaritas dari tingkat desa hingga kecamatan,” ujar Hatta, Rabu (29/4).
Ia menambahkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait potensi gesekan di lapangan. Karena itu, masyarakat diminta tetap solid dan tidak terpancing isu yang dapat memicu konflik.
Meski audiensi berlangsung tegang dan tidak menghasilkan titik temu, KOMPI menyatakan tetap membuka ruang dialog. Namun, mereka menekankan perlunya langkah konkret, bukan sekadar wacana, dalam menyelesaikan persoalan PSN revitalisasi tambak tersebut.
“Besok kami akan kembali menggelar aksi damai di Pendopo untuk menyampaikan penolakan terhadap program ini,” tegas Hatta.
Sementara itu, Pembina KOMPI, H Juhadi Muhammad menilai, audiensi seharusnya menjadi sarana mencari solusi, bukan sekadar formalitas. Ia berharap, forum tersebut benar-benar mampu menjembatani aspirasi masyarakat yang terdampak.
Baca Juga:Prediksi PSG vs Bayern Munchen di Leg 1 Semifinal Liga ChampionsMengerikan! Kiper Zaragoza Pukul Kapten SD Huesca
“Kami tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Negara harus hadir dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan pihak lain,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program PSN tersebut. Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan memfasilitasi aspirasi masyarakat.