RADARCIREBON.ID- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon yang masih berada di bawah angka 50 persen atau baru 41,47 persen, dinilai memprihatinkan karena berpotensi menghambat capaian pembangunan daerah. Kondisi ini adalah alarm bagi tata kelola keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Kota Cirebon dinilai tertinggal cukup jauh.
Hal ini seperti disampaikan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon Dr Editya Nurdiana MSi. Ada beberapa hal yang disoroti Editya. Misalnya, soal efektivitas pemkot dalam menggali potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, instrumen APBD sudah punya kepastian hukum dan ketersediaan anggaran. Sehingga, lanjut Editya, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam memaksimalkannya. “APBD itu sesuatu yang sudah pasti ada, tinggal bagaimana kerja keras pemkot dalam menggali PAD semaksimal mungkin,” ujar Editya.
Baca Juga:Masih Bisa Dimutakhirkan, Mensos tentang Perubahan Desil Penerima KIP KuliahMobil Pikap Rombongan Pengantin Dihajar Truk Hino di Pantura Indramayu
Selain soal penggalian potensi PAD, ia juga menyoroti adanya ketidakseimbangan alokasi anggaran belanja. Saat ini, belanja pegawai justru tercatat lebih tinggi dibandingkan belanja modal, sebuah kondisi yang dinilai kontradiktif dengan upaya efisiensi.
Ia menjelaskan bahwa belanja modal memiliki peran vital sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika belanja modal dialokasikan dengan tepat untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, sektor-sektor riil ekonomi masyarakat akan ikut bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi di sektor riil inilah yang nantinya akan kembali menjadi sumber PAD bagi Kota Cirebon.
“Hari ini saya tidak melihat hal tersebut berjalan maksimal. Meskipun ada yang berdalih ini karena kondisi global, namun ruang-ruang potensial yang ada saat ini belum dioptimalkan dengan baik oleh Pemkot Cirebon,” tegasnya.
Editya mengingatkan, pencapaian PAD yang rendah setelah berjalan satu semester ini merupakan alarm merah bagi tata kelola keuangan daerah. Masih kata Editya, jika dibanding dengan wilayah kabupaten/kota lain, posisi Kota Cirebon dinilai sudah tertinggal cukup jauh.
Ia menegaskan bahwa kegagalan target PAD akan membawa dampak yang sangat signifikan dan bersifat sistemik terhadap keberlangsungan pembangunan di Kota Cirebon. “Jika hal ini terus dibiarkan tanpa evaluasi, visi besar wali kota untuk menyejahterakan masyarakat Kota Cirebon akan sulit terealisasi. Kota Cirebon juga tidak bisa terus-menerus bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat,” ucapnya.