Besaran tunjangan bagi anggota DPRD, kata Sugianto, sebenarnya tidak menjadi persoalan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni dinilai mampu dan mencukupi. “Kalau sekiranya APBD murni dianggap mampu, saya kira tidak ada masalah tunjangan DPRD besar,” ujarnya kepada Radar Cirebon, Rabu (15/7/2026).
Namun, ia memberikan catatan kritis jika kondisi keuangan daerah, khususnya dari sektor PAD sedang tidak baik-baik saja, maka pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan kembali guna menghindari beban anggaran yang berlebih.
Ia menambahkan, kebijakan ini sepenuhnya merupakan hak otonomi serta kewenangan penuh pemerintah daerah, termasuk wali kota. Oleh karena itu, kepala daerah diharapkan mampu meminimalisasi pengeluaran yang tidak mendesak di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini membutuhkan ketegasan dan kestabilan. “Kehidupan masyarakat perlu disejahterakan. Bagaimana caranya agar jangan terlalu diopinikan mencari langkah-langkah untuk menggali PAD dengan cara atau langkah yang tidak baik,” terangnya.
Baca Juga:Bentuk Satgas Libatkan APH untuk Penagihan Pajak, Akademisi: Konsepnya Gak GituPemkot Minim Inovasi Gali PAD, Tertinggal Jauh dari Daerah Lain, Akademisi: Perlu Langkah Strategis
Langkah evaluasi ini, kata Sugianto, dinilai krusial agar fokus pemanfaatan anggaran daerah tetap diprioritaskan pada program-program pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ia mengatakan peningkatan PAD menjadi perhatian serius yang harus segera dioptimalkan.
Pemerintah kota diimbau untuk peka dan memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini. “Pertama, saya imbau kepada Pak Wali Kota untuk lebih memahami kondisi ekonomi masyarakat Kota Cirebon. Untuk penggalian potensi pendapatan asli daerah, saya harapkan banyak potensi-potensi pendapatan yang harus digali,” ujarnya.
Terkait tunjangan DPRD, sebelumnya disorot eks Ketua DPRD Kota Cirebon, Suryana. Ia memberikan kritik tajam terkait alokasi anggaran daerah yang dinilai lebih banyak tersedot untuk tunjangan para wakil rakyat di Griya Sawala.
Menurutnya, besaran tunjangan tersebut seharusnya disesuaikan dengan kondisi geografis dan skala daerah yang kecil agar tidak membebani anggaran. “Jangan terlalu banyak tunjangan-tunjangan, karena Cirebon itu kecil dan terjangkau. Dengan jalan kaki bisa, naik sepeda bisa, naik motor bisa, jadi tidak usah terlalu besar,” ujarnya.
Ia lalu menyoroti akar masalah mengapa target PBB seringkali tidak tercapai. Berdasarkan evaluasinya, kendala utama terletak pada sosialisasi yang kurang maksimal serta besaran kenaikan tarif pajak yang dirasa terlalu membebani masyarakat.