Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa banyak warga di lingkungan tempat tinggalnya maupun sesama pedagang yang sengaja menunggak pajak sejak masa pandemi Covid-19. Hal itu, menurutnya, dipicu oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara.
Uu menyebut sebagian masyarakat memiliki sentimen negatif terhadap pengelolaan pajak karena menilai uang yang mereka bayarkan kerap disalahgunakan oleh oknum pejabat. “Paling-paling uang pajak dipakai bancakan saja sama orang-orang di atas, dikorupsi. Jadi akhirnya masyarakat malas bayar,” sambungnya.
Tapi, Uu menegaskan dirinya tak bermaksud menuduh secara sepihak. Ia berharap pemerintah dan instansi terkait melakukan introspeksi serta membenahi sistem pengelolaan keuangan negara secara transparan agar kepercayaan publik kembali tumbuh.
Baca Juga:Pendalaman Polisi pada Peristiwa Laka Maut di Jalan Turun GronggongPemkot-DPRD Harus Beri Contoh Efisiensi, Tunjangan hingga Kegiatan Seremonial Wajib Dievaluasi
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004, H Suryana, masih terus mengkritik pelibatan APH dalam penagihan tunggakan pajak. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menambah biaya yang harus ditanggung pemerintah melalui alokasi Upah Pungut (UP). “UP akan bertambah ketika melibatkan APH, baik Kejaksaan, Kepolisian maupun TNI,” tegasnya.
Suryana menilai kepala daerah harus lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu. Kebijakan yang diambil seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan justru menambah beban mereka. “Kepala daerah harus peka. Jadi pemimpin itu yang mengayomi rakyat, bukan memaksa rakyat bayar pajak,” ujarnya.
Menurut Suryana, apabila ingin meningkatkan PAD, masih banyak potensi lain yang dapat digali selain melalui penarikan pajak. Karena itu, Pemerintah Kota Cirebon dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan daerah tanpa harus menyakiti masyarakat dengan kebijakan yang dinilai memaksa warga membayar pajak. (cep/abd)