RADARCIREBON.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional angkutan kota (angkot), terutama kendaraan yang sudah tidak laik jalan. Lalu, bagaimana kondisi angkot di Kota Cirebon?
Ketua DPC Organda Cirebon H Yuyun Wahyu Kurnia mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah memiliki konsep peremajaan angkot jauh sebelum pernyataan gubernur tersebut disampaikan. Namun, hingga kini konsep tersebut belum dibahas secara khusus dengan Pemerintah Kota Cirebon.
“Ketika Wali Kota Effendi Edo baru beberapa bulan dilantik, saya sempat menghadap dan menyampaikan secara sepintas. Namun sampai hari ini belum ada kesempatan untuk berdiskusi lebih khusus mengenai peremajaan angkot,” ujar Yuyun kepada Radar Cirebon.
Baca Juga:Barrel Pants Tak Lagi Sekadar Tren MusimanMusim Kemarau Picu Lonjakan Kebakaran
Menurutnya, kondisi angkot di Kota Cirebon saat ini dapat digambarkan sebagai “hidup enggan, mati tak mau”. Penyebab utamanya adalah usia armada yang sudah tua dan banyak yang tidak lagi laik jalan. Yuyun menjelaskan, rata-rata usia angkot di Kota Cirebon sudah lebih dari 15 tahun.
Banyak kendaraan rusak, sering mogok, boros bahan bakar, mengeluarkan asap berlebih, serta turut berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas. Selain itu, masih banyak angkot yang tidak memperpanjang STNK, KIR, maupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Akibatnya, kendaraan tidak terlindungi oleh asuransi Jasa Raharja sehingga berisiko terhadap keselamatan dan perlindungan penumpang.
Di sisi lain, pendapatan sopir angkot terus menurun. Persaingan dengan transportasi online, baik roda dua maupun roda empat, membuat penghasilan sopir turun hingga 60–70 persen. “Karena usahanya dianggap tidak lagi menjanjikan, lembaga keuangan juga enggan memberikan kredit untuk peremajaan armada,” katanya.
Saat ini terdapat 10 trayek angkot di Kota Cirebon, yakni D1 hingga D10. Menurut Yuyun, jumlah armada yang terlalu banyak dalam satu trayek memicu terjadinya “perang trayek” dan menyebabkan pendapatan sopir tidak merata.
Kondisi tersebut membuat pemilik kendaraan dan sopir semakin terpuruk. Padahal, masyarakat masih membutuhkan layanan transportasi umum dengan tarif terjangkau. Jika angkot dibiarkan punah, beban penyediaan dan subsidi transportasi pada akhirnya akan ditanggung pemerintah daerah. “DPC Organda memiliki harapan besar agar angkot di Kota Cirebon menjadi lebih layak, trayek tertata, sopir sejahtera, masyarakat terlayani, lalu lintas lancar, dan wali kota pun senang,” ujarnya.