Politisi PAN itu menambahkan, usulan pembangunan dari masyarakat tetap memiliki peluang untuk direalisasikan melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, syarat utamanya adalah seluruh usulan harus terlebih dahulu diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi.
“Kalau usulannya sudah masuk ke SIPD Provinsi, saya akan berupaya mengawal dan memperjuangkannya. Jangan sampai usulan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat justru tidak bisa diproses karena belum masuk dalam sistem perencanaan,” tegasnya.
Di sisi lain, Toto juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak hanya dihadapi pemerintah desa. Kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sama-sama sedang mengalami tekanan sehingga dibutuhkan skala prioritas dalam menentukan program pembangunan.
Baca Juga:Euforia Juara Nasional, Proton FC Diarak Keliling Kuningan, Siap Datangkan Pemain Asing Musim DepanDesa Keluhkan Pemangkasan Anggaran, Toto: KDMP Baik, Tapi Pembangunan Jangan Sampai Terhenti
“Posisi fiskal Kabupaten Kuningan saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Begitu juga di tingkat provinsi, ruang fiskalnya cukup terbatas. Namun demikian, saya tetap akan berupaya mengawal berbagai aspirasi masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti irigasi, jalan lingkungan dan infrastruktur penunjang lainnya,” pungkasnya. (ags)