RADARCIREBON.ID – Kebijakan pemangkasan anggaran dana desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan dalam kegiatan pengawasan Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm APt di Desa Salakadomas, Kecamatan Mandirancan, Kaupaten Kuningan.
Dalam dialog bersama pemerintah desa dan masyarakat, berbagai persoalan pembangunan mengemuka. Perwakilan Pemerintah Desa Salakadomas mengaku hampir seluruh pemerintah desa di Indonesia kini menghadapi kegelisahan akibat berkurangnya alokasi dana desa yang sebelumnya telah direncanakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut membuat banyak program prioritas terpaksa tertunda. Padahal, kebutuhan pembangunan jalan lingkungan, perbaikan infrastruktur dasar hingga pengadaan ambulans desa masih sangat mendesak.
Baca Juga:Euforia Juara Nasional, Proton FC Diarak Keliling Kuningan, Siap Datangkan Pemain Asing Musim DepanDesa Keluhkan Pemangkasan Anggaran, Toto: KDMP Baik, Tapi Pembangunan Jangan Sampai Terhenti
“Kami berharap ada bantuan untuk pembangunan jalan lingkungan karena anggarannya sudah tidak mencukupi. Selain itu, desa juga membutuhkan ambulans. Saat ada warga yang harus dirujuk ke rumah sakit dalam kondisi darurat, sering kali perjalanan terhambat kemacetan. Mobil siaga desa tidak memiliki sirene sehingga penanganannya menjadi kurang optimal,” ungkap perwakilan pemerintah desa. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Toto Suharto menegaskan bahwa kegiatan pengawasan yang dilaksanakannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD untuk menyerap persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
Ia menjelaskan, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dirinya memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui forum seperti ini, berbagai usulan masyarakat dapat dihimpun untuk kemudian diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Forum ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Kami mendengar langsung kebutuhan warga agar bisa diperjuangkan dalam proses penganggaran di tingkat provinsi,” ujarnya.
Toto mengakui, keluhan mengenai berkurangnya dana desa tidak hanya terjadi di Salakadomas, tetapi hampir dirasakan seluruh desa. Menurutnya, banyak pemerintah desa kini kebingungan karena sebagian anggaran dialihkan untuk mendukung program KDMP, sementara sejumlah pembangunan yang telah disusun dalam APBDes terpaksa tertunda.
“Hampir semua desa menyampaikan keluhan yang sama. Dana desa berkurang sehingga banyak program yang sebelumnya sudah direncanakan menjadi sulit direalisasikan. Padahal kebutuhan pembangunan jalan, jaringan irigasi hingga infrastruktur fisik lainnya tetap harus dipenuhi,” katanya.