RADARCIREBON.ID- Rencana proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kota Cirebon masih menuai sorotan. Proyek berbasis utang ini dinilai tak tepat karena akan membebani APBD, di mana pada ujungnya masyarakat yang terkenda dampaknya.
Tokoh masyarakat yang concern di bidang seni dan budaya Kota Cirebon, Dedi Setiawan atau biasa disapa Dedi Kampleng, menilai rencana KPBU APJ kurang elegan karena dilakukan di tengah krisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Proyek KPBU APJ, kata Kampleng, adalah proyek berbasis utang dan dinilai akan membebani masyarakat. Kampleng menyayangkan langkah pemerintah yang mengadakan kegiatan berorientasi inovasi melalui skema utang di tengah krisis fiskal daerah.
Baca Juga:Prabowo Paparkan Program MBG hingga Ketahanan PanganGonjang-ganjing Pengisian Kursi BUMD di Kabupaten Cirebon, Setelah Dangi, Kini Nanan yang Disebut
“Masih banyak janji kampanye pasangan wali kota dan wakil wali kota seperti Kartu Pendidikan dan Kesehatan yang hingga kini belum terealisasi. Begitu juga ngantor tiap jumat di kelurahan, belum terealisasi juga. Seharusnya janji-janji kampanya itu menjadi prioritas untuk dituntaskan tanpa harus membebani keuangan masyarakat serta calon kepala daerah berikutnya,” tegasnya, Jumat (4/9/2026).
Terkait penolakan sejumlah fraksi di DPRD terhadap rencana proyek KPBU, Kampleng memberikan apresiasi penuh. Baginya, langkah DPRD sudah tepat dan merepresentasikan kepentingan rakyat yang basis suaranya jauh lebih besar. “Lembaga legislatif harus senantiasa berdiri di tengah-tengah kepentingan rakyat,” terangnya.
Sementara mengenai agenda Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dijadwalkan pada 9 September 2026, pihaknya menyatakan siap hadir jika memang diundang dan dikehendaki untuk memberikan masukan. “Kalau diundang, kami hadir. Kehadiran kami murni untuk memperjuangkan nasib dan memberikan saran konstruktif bagi pembangunan kota, bukan untuk menjatuhkan pihak manapun,” tegasnya.
Sebagai masyarakat Kota Cirebon, Kampleng berharap agar pemkot menghentikan atau menunda sementara proyek-proyek yang membebani rakyat hingga kondisi APBD benar-benar sehat. “Pemerintah agar fokus memulihkan ekonomi rakyat daripada sekadar membuat aturan pembatasan tanpa memberikan timbal balik yang sepadan kepada warga yang taat pajak,” tandasnya.
YUSUF DARI MUI IKUT BICARA