RADARCIREBON.ID – Suara mahasiswa Cirebon tidak berhenti di ruang kampus. Delapan aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) dibawa DPRD Kabupaten Cirebon ke tingkat nasional.
Pimpinan DPRD bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH mengatakan, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat.
Baca Juga:38 Pohon Tumbang Selama Kemarau – Angin Kencang di Kota CirebonAdira Cabang Cirebon Wahidin Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026
Delapan aspirasi itu meliputi penguatan demokrasi dan supremasi hukum, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, reformasi sektor keamanan dan reforma agraria.
Selain itu, kata Sophi, terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, jaminan kebebasan berpendapat, pengawasan terhadap pelaksanaan program nasional, serta penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan.
“Mahasiswa juga mendorong adanya evaluasi terhadap sejumlah kebijakan prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” ujar Sophi kepada Radar Cirebon, kemarin.
Menurutnya, evaluasi dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Bagi kami, menyampaikan aspirasi bukan sekadar menyampaikan tuntutan. Ini merupakan bagian dari ikhtiar membangun jembatan antara suara masyarakat di daerah dengan kebijakan di tingkat pusat,” terangnya.
Dijelaskan Sophi, mahasiswa memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu kelompok masyarakat yang aktif menyampaikan kritik, gagasan, dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, aspirasi yang disampaikan mahasiswa perlu ditempatkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan masukan konstruktif bagi penyelenggara negara.
Baca Juga:Becak Listrik Bikin Pebecak Lansia di Cirebon Tersenyum, Tak Lagi Harus Mengayuh, Penghasilan Naik Rp80 RibuSD Islam Al Azhar 3 Cirebon Borong Prestasi hingga Tingkat Internasional
Sophi menegaskan, penyampaian aspirasi kepada DPR RI juga menjadi bentuk komitmen DPRD Kabupaten Cirebon dalam mengawal kepentingan masyarakat daerah.
Kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat, menurutnya, memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di daerah, sehingga aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Karena itu, penyampaian aspirasi kepada DPR merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Cirebon yang turut merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.