RADARCIREBON.ID -Gagalnya lelang 41 ekor sapi milik Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menuai sorotan.
Kondisi ternak yang kurus serta harga appraisal yang dinilai terlalu tinggi disebut menjadi penyebab utama tidak adanya peminat dalam proses lelang tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H Hendra Nirmala SSos MSi mengaku prihatin melihat kondisi sapi-sapi tersebut.
Baca Juga:Mahasiswa S2 Kesmas UBHI Gelar Pengabdian Masyarakat Ketika FK UGJ Menjadi Rujukan Belajar bagi Mahasiswa Belanda, Praktik Lapangan hingga Mempelajari Kasus Penya
Ia meminta Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait pemeliharaan dan ketersediaan pakan ternak.
“Kalau soal kenapa sapinya kurus, itu ada di dinas. Di sana ada anggaran operasional untuk pakan. Informasinya, anggaran tersebut sudah habis sejak Maret,” ujar Hendra kepada Radar Cirebon, Kamis (21/5).
Menurut Hendra, berdasarkan laporan yang diterimanya dari kepala dinas terkait, kondisi fisik sapi yang kurang baik membuat calon pembeli tidak tertarik. Di sisi lain, harga hasil appraisal dianggap tidak sesuai dengan kondisi ternak di lapangan.
“Laporan dari kepala dinas, sapinya tidak laku karena kondisi fisiknya kurang bagus, kurus. Ditambah harga appraisal juga tinggi sehingga pembeli tidak berminat,” katanya.
Pemkab Cirebon kini tengah mencari solusi agar aset daerah tersebut tidak terus mengalami penurunan nilai.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melakukan evaluasi ulang terhadap hasil appraisal agar harga jual lebih realistis.
“Sedang dikaji kembali appraisal-nya apakah terlalu tinggi atau tidak. Dikoordinasikan juga kemungkinan penyesuaian harga melihat kondisi sekarang,” jelasnya.
Baca Juga:BI Jawa Barat Gelar Pelatihan dan Uji Kompetensi BNSP Juleha Siswi SD Sains Islam Al Farabi Sumber Raih Gelar Winner Miss Hijab Cilik Jabar 2026
Selain penyesuaian harga, Pemkab juga membuka peluang untuk menghibahkan sapi-sapi tersebut kepada kelompok tani maupun kelompok peternak.
Namun, opsi tersebut masih memerlukan payung hukum berupa peraturan bupati.
“Kalau memang itu menjadi jalan terakhir, bisa saja dihibahkan ke kelompok tani atau peternak. Tapi hibah harus ada regulasinya terlebih dahulu, harus ada perbup,” ungkapnya.
Ia berharap, persoalan itu segera menemukan jalan keluar agar aset daerah bernilai ratusan juta rupiah tersebut tidak semakin merugi bahkan berisiko mati akibat kurangnya penanganan.
“Sayang kalau sampai mati. Nilainya juga tidak sedikit, mencapai ratusan juta rupiah,” pungkasnya. (sam)