RADARCIREBON.ID – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan merebut kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari Partai Gerindra. Namun, di balik capaian tersebut, pemerintah daerah diingatkan agar tidak menjadi alasan untuk berpuasa diri. Tetapi harus tetap fokus memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, Toto Tohari, menilai kembalinya opini WTP setelah sebelumnya sempat turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Menurutnya, raihan tersebut mencerminkan adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah serta keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK RI.
Toto menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut menjadi kabar positif bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan sekaligus menunjukkan adanya komitmen dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel.
Baca Juga:Resmikan Gedung Baru, Manba'ul Huda Lepas Generasi Santri Penghafal Al-Qur'anHanya Kebagian 1,6 Persen, Forum BUMDes Desak Bupati Terbitkan Perbup Pemasok Bahan Baku MBG
“Perolehan opini WTP ini merupakan capaian yang membanggakan dan patut disyukuri bersama. Ini menjadi bukti adanya perbaikan tata kelola keuangan, serta keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Kami mengucapkan selamat kepada Pemkab Kuningan,” ujar Toto Tohari yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kuningan, kemarin (29/6).
Meski demikian, Toto menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, predikat tersebut hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi standar pemeriksaan dan penyajian yang ditetapkan, bukan ukuran keberhasilan seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
Karena itu, Gerindra mengingatkan agar raihan WTP tidak hanya dipandang sebagai prestasi di atas kertas. Pemerintah daerah justru dituntut menjaga konsistensi transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan yang tepat sasaran, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Opini WTP jangan hanya dipandang sebagai prestasi administratif di atas kertas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat dalam APBD digunakan secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tegasnya.