“Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kehadiran kami adalah untuk mengawal program tahun 2027. Semua usulan harus melalui tahapan perencanaan dan diinput ke SIPD Provinsi agar bisa diperjuangkan dalam APBD Jawa Barat,” jelasnya.
Meski mengakui dampak penyesuaian anggaran cukup dirasakan pemerintah desa, Toto menegaskan dirinya tetap mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program tersebut memiliki prospek ekonomi yang baik apabila mampu dikelola secara optimal.
Ia menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, desa berpotensi memperoleh tambahan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar sekitar 20 persen dari Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Meski demikian, manfaat tersebut tidak dapat dirasakan secara instan karena membutuhkan waktu hingga koperasi berjalan secara sehat dan produktif.
Baca Juga:Prestasi WTP, Gerindra Kuningan Tekankan APBD Berdampak Kepentingan RakyatSatpol PP Kuningan Raih Penghargaan Terbaik Pemberantasan Rokok Ilegal Tingkat Jawa Barat
“KDMP sebenarnya merupakan program yang sangat baik karena dalam jangka panjang dapat meningkatkan PADes. Desa berpotensi memperoleh sekitar 20 persen dari SHU koperasi. Hanya saja manfaatnya tidak bisa dirasakan seketika. Desa memang harus bersabar beberapa tahun terlebih dahulu sampai koperasi benar-benar berjalan dan memberikan hasil,” paparnya.
Karena itu, Toto menilai perlu ada keseimbangan antara percepatan pembentukan KDMP dengan keberlanjutan pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat di desa. (ags)