“Jadi tidak semua orang tua membayar Rp120 ribu. Nilainya beragam tergantung jumlah buku dan lama peminjaman. Kalau bukunya tidak rusak atau hilang, uang jaminan akan dikembalikan,” jelasnya.
Mengenai seragam sekolah, SMPN 7 Cirebon juga mengeluarkan jurus normatif. Euis menegaskan sekolah tidak mewajibkan orang tua membeli seragam melalui koperasi sekolah. Wali murid diklaim bebas membeli di luar sekolah.
Jawaban ini terdengar sangat akrab di telinga publik. Setali tiga uang dengan pernyataan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Cirebon, Lilik Agus Darmawan. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Kota Cirebon itu menegaskan hal serupa: pengadaan seragam di sekolah negeri tidak wajib. “Itu tidak wajib. Sifatnya sekolah hanya menawarkan. Kalau orang tua perlu, tinggal check list yang diperlukan. Mau beli di luar juga nggak apa-apa,” kata Lilik.
Baca Juga:Kemenhaj Siapkan Payung Hukum Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan UmrahTuper DPRD Rp30 Jutaan, Sekwan Sebut Sudah Efisiensi, Termasuk Tunjangan Transportasi
Lilik berkilah bahwa sekolah hanya berniat memfasilitasi kebutuhan pakaian anak dari Senin sampai Jumat. Jika siswa baru sudah memiliki seragam putih-biru dari saudara atau membeli sendiri, sekolah tidak melarang. Memang ada seragam kekhasan seperti batik atau pakaian olahraga yang diproduksi sekolah. Namun, Lilik tetap menekankan bahwa pembelian itu tidak dipaksakan dan bisa dicicil bagi yang tidak mampu.
Pernyataan Lilik dan para kepala sekolah ini memicu pertanyaan kritis yang mendasar. Dari tahun ke tahun, setiap kali musim penerimaan siswa baru tiba dan polemik pungutan mencuat, jawaban MKKS maupun pihak sekolah selalu sama: “tidak wajib” dan “bisa beli sendiri di luar”.
Pertanyaannya, jika memang memicu polemik tahunan dan membebani psikologis orang tua, mengapa sekolah tidak sekalian membebaskan penuh urusan seragam kepada orang tua? Mengapa sekolah harus tetap membuka opsi pemesanan dan penyediaan lewat koperasi sekolah?
Penyediaan opsi ini justru membuka celah tekanan psikologis bagi orang tua siswa baru. Ada ketakutan anaknya akan merasa minder atau dibedakan jika seragamnya tidak seragam dengan corak bentukan koperasi sekolah. Ketiadaan ketegasan untuk melarang total sekolah berbisnis seragam membuat polemik ini terus dipelihara setiap tahun.