RADARCIREBON.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon resmi menutup rangkaian Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama hampir satu bulan tersebut diikuti sebanyak 1.970 PPPK yang berasal dari seluruh perangkat daerah dan kecamatan di Kabupaten Cirebon.
Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno SSTP mengatakan, orientasi merupakan tahapan penting yang wajib diikuti oleh setiap PPPK.
Baca Juga:Gerakan Cegah Anemia Dimulai dari Ruang Kelas, Lima Siswi SMAN 5 Jadi Duta Rem CIENTAAneh! Wawali Baru Tahu, Baru Mengetahui Nama Dewas dan Direksi saat Pelantikan
Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi aparatur, tetapi juga sebagai upaya membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman terhadap tugas serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Menurut Ade, pelaksanaan orientasi PPPK memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa setiap ASN wajib melaksanakan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan selama menjalankan tugasnya.
“Orientasi PPPK Tahun 2026 dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap ASN wajib melaksanakan pengembangan kompetensi secara terus-menerus sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Ade.
Selain mengacu pada Undang-Undang ASN, lanjutnya, pelaksanaan orientasi juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PPPK yang mengatur mekanisme pelaksanaan orientasi.
Dijelaskan Ade, berdasarkan ketentuan tersebut, orientasi PPPK dilaksanakan melalui tiga agenda utama. Pertama, National Orientation Online Course (NOOC) sebagai pembelajaran dasar mengenai nilai-nilai ASN dan tata kelola pemerintahan.
Kedua, pembelajaran mandiri melalui sistem e-learning yang memungkinkan peserta memperdalam materi secara fleksibel. Ketiga, kegiatan bela negara yang bertujuan menanamkan nasionalisme, disiplin, serta loyalitas terhadap bangsa dan negara.
Baca Juga:Target Perubahan Arus Lalu Lintas Sukalila SeptemberDari Pelatihan yang Digelar Program Studi D-III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon
“Ketiga agenda tersebut dirancang untuk membentuk PPPK yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis sesuai bidang pekerjaannya, tetapi juga memahami nilai-nilai dasar ASN, etika birokrasi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.