Ia juga menilai proses tersebut berkaitan erat dengan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kehadiran wakil rakyat di desa, menurutnya, tidak cukup hanya mendengar keluhan, tetapi harus diikuti dengan upaya mencari jalur penyelesaian sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Betul, sangat penting mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Saya hadir di sini tentu ingin mencari solusi bersama,” katanya.
Toto menjelaskan, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam konteks pembangunan daerah, fungsi penganggaran menjadi salah satu jalur penting untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang belum dapat tercover melalui Dana Desa.
Baca Juga:350 Peserta Padati Gerak Jalan HUT ke-81 RI di Pabuaran, Semangat Kemerdekaan MenggemaPerkuat Tata Kelola Data Desa Lewat Program Desa Cantik 2026
“Yang menetapkan dan merumuskan anggaran provinsi, termasuk yang tidak tercover Dana Desa, ditetapkan oleh legislatif hingga menjadi Perda APBD Jawa Barat. Inilah pentingnya terinput ke dalam SIPD,” ujarnya.
Untuk kebutuhan irigasi, Toto menyebut terdapat peluang pengajuan melalui sektor pertanian. Ia mendorong pemerintah desa dan kelompok tani menyiapkan usulan secara resmi, terlebih terdapat rencana anggaran pada 2027 untuk perbaikan jaringan irigasi di sektor pertanian.
“Untuk pembangunan irigasi, ada di Kementerian Pertanian. Kebetulan ada anggaran 2027 untuk perbaikan irigasi. Coba diajukan melalui kelompok tani,” katanya.
Selain infrastruktur, persoalan ekonomi desa juga menjadi perhatian. BUMDes Widarasari telah menjalankan unit usaha peternakan ayam. Kandang yang tersedia memiliki kapasitas sekitar 1.300 ekor, sementara saat ini baru terisi sekitar 500 ekor ayam.
Artinya, unit usaha tersebut sudah mulai berproduksi, tetapi masih memiliki kekurangan ternak untuk mengoptimalkan kapasitas kandang. Pemerintah desa berharap ada tambahan dukungan permodalan agar usaha BUMDes dapat berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.
Toto membuka peluang agar kebutuhan tambahan ayam tersebut juga diajukan melalui jalur bantuan yang tersedia. Menurutnya, penguatan usaha desa sejalan dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
“Kebetulan kami juga memiliki perwakilan dari DPR RI Fraksi PAN, Pak Heri Dermawan. Untuk kekurangan ayam di unit usaha BUMDes bisa diajukan,” ujarnya.
Baca Juga:Produk Baru Koperasi ANAS Majalengka, Nabung 5 Juta Bisa Kurban Setiap Tahun Selama 5 TahunTelusuri Jalan Berbatu, Menemukan Ketenangan Jiwa di Pantai Panjiwa Sumbermas
Pembahasan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari dialog bersama aparat desa. Toto mengaitkannya dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan sektor pangan dari tingkat pusat hingga desa.Persoalan yang dihadapi petani Widarasari dinilai tidak hanya soal produksi. Infrastruktur pengairan, jalan usaha tani, ketersediaan pupuk, biaya produksi dan ongkos pengangkutan hasil pertanian ikut menentukan keberlanjutan usaha petani.