Menurutnya, langkah jemput bola dinilai penting agar proyek infrastruktur berskala besar tidak seluruhnya bertumpu pada kemampuan APBD.
“Khusus sektor pertanian, belanja modal untuk jalan dan irigasi harus diperkuat. Pembangunan jaringan irigasi air tanah di wilayah prioritas penting, untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus menjaga produktivitas lahan pertanian,” paparnya.
Persoalan air minum juga ditempatkan sebagai agenda prioritas, terutama bagi wilayah Kuningan Timur. Pemerintah daerah diminta menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk implementasi Jakstrada Air Minum, agar akses air bersih masyarakat tidak berhenti sebagai target perencanaan.
Baca Juga:Suspek Influenza A Melonjak di Kuningan, Pasien Anak MendominasiRumah Lansia di Pasayangan Kuningan Terbakar, Diduga Dipicu Tungku yang Belum Padam
Banggar turut menyoroti layanan publik yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dukungan anggaran untuk Satpol PP diminta diperkuat guna memastikan patroli dan pengawasan ruang publik berjalan berkesinambungan.
Sementara untuk layanan pemadam kebakaran, keterbatasan armada dan kondisi kendaraan menjadi alasan perlunya penguatan anggaran pemeliharaan dan peremajaan. Kesiapsiagaan Damkar dinilai menyangkut langsung perlindungan masyarakat dalam kondisi darurat.
Persoalan serupa terjadi pada armada pengangkut sampah. Banggar meminta Pemkab mengalokasikan anggaran untuk peremajaan, perawatan dan penambahan armada secara bertahap, sekaligus aktif mencari hibah atau pendanaan eksternal.
Banggar juga menyoroti arah belanja pendidikan dan kesehatan. Bantuan pendidikan diminta lebih presisi dengan memprioritaskan anak dari keluarga miskin dan rentan miskin yang berisiko putus sekolah. Bantuan harus menyentuh hambatan nyata, mulai dari transportasi, seragam, buku hingga perlengkapan sekolah.
Penanganan anak putus sekolah juga diminta berbasis data by name by address, dengan intervensi terhadap akar persoalan seperti ekonomi keluarga, akses geografis, pernikahan anak hingga kebutuhan penyandang disabilitas.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah promotif dan preventif menghadapi kecenderungan peningkatan kasus TBC. Penanganan tidak boleh semata menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi harus diperkuat melalui pendekatan jemput bola.
Untuk RSUD Linggarjati, Banggar mendorong peningkatan kualitas layanan melalui pemenuhan dokter spesialis dan penguatan sarana-prasarana. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan rumah sakit, yang saat ini disebut baru berada pada kisaran 70–80 persen dari target PAD.