RADARCIREBON.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 untuk mendata seluruh aktivitas usaha, termasuk sektor pertanian, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, menjelaskan Sensus Ekonomi merupakan salah satu dari tiga sensus nasional yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Selain Sensus Ekonomi yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka enam, BPS juga menyelenggarakan Sensus Penduduk pada tahun berakhiran angka nol dan Sensus Pertanian pada tahun berakhiran angka tiga.
“Data hasil Sensus Ekonomi akan digunakan pemerintah untuk mengevaluasi kondisi perekonomian nasional sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga:Kepemilikan SLO dan Pertek Masih RendahDPRD Cirebon Desak Pemkab Segera Terbitkan Perbup Pajak Mamin
Samiran mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi telah dimulai sejak April 2026 dan akan berlangsung hingga Agustus 2026. Pada April hingga Mei, BPS telah melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan besar, sedangkan tahap berikutnya menyasar seluruh pelaku usaha dan masyarakat.
Menurutnya, Kota Cirebon memiliki sekitar 46 ribu unit usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 117 merupakan perusahaan besar, sedangkan sisanya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menyebutkan struktur perekonomian Kota Cirebon didominasi sektor perdagangan yang berkontribusi sekitar 33 persen, disusul sektor pariwisata, termasuk hotel dan kuliner, sebesar 22 persen.
“Dua sektor tersebut menjadi potensi utama yang menopang perekonomian Kota Cirebon,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kota Cirebon menerjunkan 232 petugas yang terdiri atas tiga pegawai organik BPS dan 229 mitra statistik hasil rekrutmen terbuka.
Sebanyak 75 persen petugas merupakan perempuan. Dari sisi pendidikan, 59,5 persen berpendidikan SMA, 7,4 persen diploma (D1-D3), 32,3 persen sarjana (S1), dan 0,9 persen magister (S2).
Samiran menjelaskan, setelah pelepasan secara simbolis, para petugas akan melakukan pendataan langsung ke masyarakat. Koordinasi dengan pengurus RT dan RW telah dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus.
Baca Juga:Awal Juli Pemkot Pindah Kantor ke Grage City MallDPRD Soroti Dampak Pembangunan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 dilakukan bersamaan dengan pemutakhiran data penduduk sebagai bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan sensus.
Karena itu, BPS mengimbau masyarakat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas agar data yang dihasilkan akurat.