Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialami hampir seluruh pemda di Indonesia, tak akan menyurutkan semangat pemda mendukung koperasi merah putih. Melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti PT Agrinas dan para pengurus, gerakan Koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat tetap berjalan demi kemandirian ekonomi masyarakat.
PROGRAM BAGUS, TINGGAL BAGAIMANA PELAKSANAAN
Pemerhati kebijakan pemerintah daerah, Hasanudin Manap, menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan gagasan yang baik. Namun keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
Menurut eks Sekda Kota Cirebon ini, konsep menghadirkan koperasi di setiap desa dan kelurahan berpotensi memperkuat ekonomi masyarakat. Tetapi orientasi program jangan hanya berhenti pada pembangunan fisik. “Programnya cukup bagus. Program koperasi desa merah putih dan makan bergizi gratis itu program yang sangat baik. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” katanya kepada Radar Cirebon, kemarin.
Baca Juga:Naskah Kuno Koleksi Museum Pangeran Cakrabuana, Pola Persajakan Kakawin Pada Masa Jawa Kuno dan PertengahanBank Mandiri Taspen dan PNM Gelar Pelatihan Vokasi
Ia menilai banyak koperasi merah putih saat ini lebih menonjolkan keberadaan bangunan dan unit usaha ritel dibanding fungsi utama koperasi. Manap mengingatkan bahwa koperasi sejak awal lahir sebagai wadah ekonomi anggota. Karena itu fungsi simpan pinjam dan pelayanan kebutuhan anggota harus menjadi prioritas. “Pada intinya koperasi minimal harus bisa memenuhi kebutuhan simpan pinjam dari anggota dan untuk anggota,” ujarnya.
Bagi dia, jika koperasi hanya beroperasi seperti minimarket biasa, manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi terbatas. Apalagi di perkotaan sudah banyak toko modern yang menjual produk serupa. “Kalau yang kita lihat hari ini koperasi itu seperti minimarket, ya kenapa tidak memaksimalkan UMKM saja,” tegasnya. Hasanudin juga mempertanyakan kecenderungan pembangunan fisik yang lebih dahulu diprioritaskan dibanding kesiapan operasional. Padahal keberhasilan koperasi ditentukan oleh sistem usaha, jumlah anggota aktif, permodalan, dan perputaran ekonomi yang terjadi.
Ia menilai gedung tidak harus menjadi fokus utama pada tahap awal. Terlebih di Kota Cirebon yang memiliki keterbatasan lahan dan harga tanah relatif mahal. “Disayangkan kenapa yang diutamakan pembangunan fisik dulu. Padahal fisik atau gedung bisa menyusul. Sekarang fisik diutamakan tapi operasional belum dipersiapkan,” katanya.