RADARCIREBON.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan dilakukan secara maraton di masing-masing komisi sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD.
Komisi I DPRD misalnya, melakukan rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Satpol PP, Kebangpol, Inspektorat, BKPSDM, DPMD, dan Sekretariat DPRD secara terpisah, Kamis (2/6/2026).
Baca Juga:Korps Raport! 114 Personel Polresta Cirebon Naik Pangkat, Ini Pesan Kombes Imara UtamaSelama Imron Cuti Umrah, Jigus Jadi Plh Bupati Cirebon, Ini Batas Kewenangannya
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati AMd justru mengapresiasi kinerja Sekretariat DPRD (Setwan) dalam mengelola anggaran Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan mampu menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada anggota DPRD.
“Pengelolaan anggaran yang dilakukan Setwan sudah berjalan dengan baik. Salah satu bentuk efisiensi dilakukan pada pos perjalanan dinas dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas kedewanan,” kata Rohayati, kepada Radar Cirebon.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi yang terjadi sepanjang 2025, termasuk dampak kebakaran Gedung DPRD yang memengaruhi sejumlah agenda kedinasan.
“Yang saya lihat, pengelolaan di DPRD sudah cukup bagus. Kemarin juga ada efisiensi, terutama pada perjalanan dinas, sehingga menghasilkan SILPA,” ujar Bunda Iyoh –sapaan akrabnya.
Dijelaskannya, besaran SILPA akan disampaikan berdasarkan data resmi agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain pengelolaan anggaran, kata Bunda Iyoh, pihaknya juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan Setwan kepada seluruh anggota DPRD.
Baca Juga:Pengerjaan Tanggul Kalibulu Mandek, Warga Ambulu Cirebon Dibayangi Banjir RobKota Cirebon Raih Juara Terunik Fashion Show Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026
“Pelayanan secara umum berjalan dengan baik dan tetap mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan,” terang politisi PDIP itu.
Meski masih terdapat beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi internal, hal tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola organisasi agar pelayanan ke depan semakin optimal.
“Secara umum pelayanan berjalan baik. Kalau ada evaluasi, itu menjadi bagian dari pembenahan internal agar ke depan semakin optimal,” pungkasnya. (sam/adv)