RADARCIREBON.ID -Pengendalian inflasi dan stabilitas pangan di kawasan Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) dinilai tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.
Kerja sama antardaerah perlu diperkuat untuk menjamin ketersediaan pasokan sekaligus menjaga kelancaran distribusi pangan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon Drs H Imron MAg saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Ciayumajakuning 2026 di Hotel Luxton Cirebon, Selasa (15/9).
Baca Juga:BPJS Aktif Baru 65 Persen, Soroti Pembiayaan, DPRD Buka Opsi Penerapan Subsidi SilangDana Desa Kabupaten Cirebon Dipangkas, Penyerapan Ikut Lambat
Pertemuan yang difasilitasi Bank Indonesia (BI) Cirebon tersebut mengangkat tema “Memperkuat Resiliensi melalui Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas”.
Bupati Imron mengatakan, aktivitas ekonomi dan pergerakan barang di kawasan Ciayumajakuning tidak mengenal batas administrasi.
Kondisi itu terlihat dari kebutuhan pangan Kabupaten Cirebon yang masih bergantung pada pasokan dari sejumlah daerah sekitar.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu daerah, karena pasokan dan distribusi pangan saling berkaitan di wilayah Ciayumajakuning,” kata Bupati Imron.
Menurutnya, sejumlah komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Cirebon masih dipasok dari daerah lain, di antaranya Kabupaten Kuningan dan Majalengka.
Karena itu, Pemkab Cirebon terus menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Namun, Bupati Imron menilai, strategi tersebut akan lebih optimal apabila dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh pemerintah daerah di kawasan Ciayumajakuning.
Baca Juga:Lunas PBB Dapat Hadiah Umrah, Pemkab Siapkan 44 Kuota untuk Pemerintah DesaTerungkap! 49 dari 60 Puskesmas di Kabupaten Cirebon Masih Berdiri di Lahan Sewa
“Kerja sama antardaerah perlu diperkuat agar langkah intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Bupati Imron juga berharap forum koordinasi yang difasilitasi BI Cirebon tidak berhenti pada pertemuan dan pembahasan.
Hasil HLM, katanya, perlu diterjemahkan menjadi kesepakatan serta rencana aksi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti masing-masing pemerintah daerah.
Koordinasi lintas daerah, lanjutnya, semakin penting untuk menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk potensi dampak kondisi ekonomi global terhadap harga komoditas dan distribusi kebutuhan masyarakat.