RADARCIREBON.ID – Pengolaan sampah di Kabupaten Cirebon menjadi pembahasan serius DPRD Kabupaten Cirebon dalam rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Komisi III pun menyoroti pelaksanaan program Kampung Bersih yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM mengatakan, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pemilahan sampah di lingkungan masyarakat.
Baca Juga:Polresta Cirebon Terjunkan Water Canon Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak KekeringanKomisi I DPRD Cirebon Tegaskan Semua SKPD Berbasis Risiko Wajib Ikut Bimtek
“Kami juga mendorong agar hasil pemilahan sampah dapat dilanjut ke tahap pengolahan, sehingga tidak seluruhnya berakhir di TPA,” ujar Anton kepada Radar Cirebon.
Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber merupakan langkah awal yang penting. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan fasilitas pengolahan yang memadai.
Dalam rapat, Anton menyampaikan bahwa sampah organik hasil pemilahan dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun untuk budidaya maggot.
Sedangkan sampah anorganik dapat dipilah berdasarkan jenisnya untuk kemudian dikelola atau dimanfaatkan kembali.
“Jangan sampai masyarakat sudah melakukan pemilahan, tetapi fasilitas pengolahannya belum tersedia secara optimal. Karena itu, sarana dan prasarana harus diperkuat,” katanya.
Anton mengaku, pihaknya mendorong Pemkab Cirebon melalui DLH untuk melengkapi fasilitas pengolahan di lokasi Kampung Bersih.
Hal tersebut dinilai penting agar program yang berjalan di tingkat masyarakat tidak berhenti hanya pada aktivitas memilah sampah, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA.
Baca Juga:Lulusan Siap Kerja hingga ke Luar Negeri, Berada di Zona Industri, Bupati Imron Bakal Adopsi Konsep Vokasi SMKIKM Terus Tumbuh, Disperindag Cirebon Perkuat Pembinaan agar Naik Kelas
“Dalam rapat kerja juga, kami membahas dukungan anggaran perubahan untuk pengadaan alat berat di TPA,” tuturnya.
Selain persoalan sarana pengolahan dan TPA, pembahasan juga menyentuh keberadaan sampah liar di sejumlah titik wilayah Kabupaten Cirebon.
“Kami meminta penanganan sampah harus terus diperkuat, termasuk melalui dukungan armada pengangkutan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pengelolaan sampah, membutuhkan sistem yang saling terhubung. Mulai dari pemilahan oleh masyarakat, pengolahan, pengangkutan, hingga penanganan di TPA.
“Dengan penguatan itu, program kampung bersih diharapkan tidak sekadar menjadi gerakan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang mampu mengurangi beban TPA di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (sam/adv)