RADARCIREBON.ID – Bangunan Food Street Pujabon di pusat Kota Cirebon (Jl dr Cipto) yang dibangun sebagai sentra kuliner bagi pedagang kaki lima (PKL) hingga kini terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Padahal, fasilitas tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Pantauan Radar Cirebon di lokasi menunjukkan kawasan tersebut tampak sepi dan tidak berpenghuni. Gerbang bertuliskan GoFood dan Food Street Pujabon masih berdiri, namun akses masuk tertutup pagar besi yang digembok rapat. Di balik pagar, bangunan dipenuhi semak belukar dan tanaman liar yang menutupi sebagian fasilitas.
Pintu masuk utama juga ditutup pagar baja ringan sehingga tidak terlihat adanya aktivitas di dalam kawasan tersebut.
Baca Juga:Pangkas Birokrasi, Kemenag Segera Sulap Layanan lewat Aplikasi QR KDRPelayanan RS Permata Cirebon Dipastikan Tetap Normal
Di sisi gerbang, terpasang dua papan informasi yang memuat status kepemilikan lahan. Papan pertama menyatakan lahan tersebut merupakan milik ahli waris R Patoni Suradinata berdasarkan Letter C Nomor 55 Persil 84 D dengan luas 5.250 meter persegi dan berada dalam pengawasan firma hukum.
Sementara itu, papan kedua menyebutkan sebagian lahan merupakan aset milik Pemerintah Kota Cirebon. Dalam papan tersebut tercantum bahwa aset pemerintah memiliki luas 872 meter persegi berdasarkan sertifikat eks Hak Pakai Nomor 40/Pekiringan, disertai larangan memanfaatkan lahan tanpa izin.
Keberadaan dua papan informasi dengan keterangan kepemilikan yang berbeda itu memunculkan pertanyaan mengenai status lahan di lokasi tersebut. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Cirebon mengenai kondisi tersebut.
Selain terbengkalai, area depan bangunan kini kerap dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat oleh sejumlah tunawisma.
Food Street Pujabon diketahui dibangun sekitar tujuh tahun lalu sebagai shelter yang dirancang mampu menampung sekitar 70 pedagang kaki lima. Proyek tersebut diharapkan menjadi pusat kuliner terpadu di Kota Cirebon.
Namun sejak awal, pembangunan kawasan tersebut diwarnai penolakan dari calon penghuni. Para pedagang menilai desain bangunan, khususnya tinggi atap, tidak memenuhi standar kenyamanan karena sirkulasi udara kurang baik sehingga ruangan terasa panas.
Pemerintah kemudian melakukan renovasi dengan meninggikan struktur atap. Meski demikian, setelah perbaikan selesai, kawasan tersebut tetap tidak pernah beroperasi secara optimal hingga akhirnya terbengkalai.