Selain itu, pemerintah juga harus menjelaskan risiko apabila pendapatan daerah turun, dampak jika terjadi perubahan pemerintahan, hingga pertanyaan paling mendasar: apakah proyek tersebut benar-benar menjadi kebutuhan prioritas masyarakat atau hanya proyek yang bagus untuk dipresentasikan, tetapi mahal untuk diwariskan.
“Wali Kota Effendi Edo jangan terjebak dalam politik pembangunan yang mengukur keberhasilan dari banyaknya APJ, bukan dari seberapa besar kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan,” tegas Editya.
Menurutnya, Kota Cirebon butuh pembangunan yang rasional, bukan sekadar pembangunan yang monumental. Jika KPBU memang menjadi pilihan terbaik, pemerintah harus berani membuka seluruh kajian kelayakan, struktur pembiayaan, proyeksi kewajiban APBD, analisis risiko fiskal, serta mekanisme pengadaan kepada publik. “Transparansi tidak boleh berhenti pada proses lelang. Publik harus mengetahui berapa harga yang sebenarnya harus dibayar masyarakat atas proyek tersebut,” ujarnya.
Baca Juga:Seleksi Direksi BUMD Kabupaten Cirebon Masuk Babak AkhirBantuan 200 Becak Listrik dari Presiden Tiba di Cirebon, Penerima Minimal Usia 55, Ada Pelatihan Dulu
Pembangunan, kata Editya, boleh visioner. Namun, APBD harus tetap realistis. Jangan sampai KPBU menjadi jalan pintas untuk mewujudkan proyek mercusuar dengan mengorbankan kemampuan fiskal generasi berikutnya.
Editya menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan kemampuan fiskal pemda. “Jangan sampai kita membangun APJ untuk menerangi jalan hari ini, tetapi sekaligus menggelapkan ruang fiskal Pemerintah Kota Cirebon untuk bertahun-tahun ke depan,” pungkasnya.
Pemkot Cirebon sendiri tetap jalan menyiapkan proyek ini meski banyak penolakan. Bahkan pada Rabu (26/8/2026), pemkot melakukan zoom meeting bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk membahas tahapan KPBU APJ.
Rapat tersebut digelar secara tertutup di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kota Cirebon. Semua tim yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU APJ hadir mendengarkan penjelasan dari PT PII.
Kepala Baperida Kota Cirebon sekaligus Ketua Tim Simpul KPBU APJ Agus Herdhyana mengatakan pertemuan dengan PT PII merupakan bagian dari upaya Pemkot Cirebon mendapatkan pendampingan dalam menyiapkan proyek ini.
Lanjutnya, PT PII merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas memberikan pendampingan, fasilitasi, serta capacity building kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang akan melaksanakan program KPBU.