Ia menjelaskan, penguatan kapasitas menjadi penting karena skema KPBU masih relatif baru bagi pemerintah daerah, seperti Pemkot. Pemkot sebelumnya juga telah mengikuti kegiatan capacity building yang difasilitasi PT PII sebelum memasuki tahapan perencanaan dan persiapan proyek.
“Pengembangan kapasitas kita penting, karena hampir semua daerah, baru memiliki pengalaman pertama untuk merancang kegiatan dengan skema KPBU ini,” ujarnya.
Agus mengatakan, Pemkot Cirebon selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) telah melayangkan surat permohonan pendampingan kepada PT PII. Pendampingan tersebut diperlukan karena PT PII memiliki tenaga ahli yang dinilai mumpuni untuk melakukan kajian terhadap FS yang disusun calon badan usaha.
Baca Juga:Seleksi Direksi BUMD Kabupaten Cirebon Masuk Babak AkhirBantuan 200 Becak Listrik dari Presiden Tiba di Cirebon, Penerima Minimal Usia 55, Ada Pelatihan Dulu
Dalam proses pendampingan, PT PII juga memberikan sejumlah masukan terkait manfaat yang harus terlihat secara jelas apabila proyek KPBU APJ direalisasikan. Salah satunya adalah perbandingan kondisi sebelum dan sesudah proyek berjalan, khususnya dari sisi penghematan tagihan listrik.
Pemkot diminta memastikan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum proyek KPBU APJ diterapkan dengan kondisi setelah layanan dari badan usaha diterima. “Artinya, sebelum proyek KPBU layanannya kita terima. Kemudian ketika KPBU sudah berjalan dan layanan sudah diterima, itu benar-benar signifikan atau tidak. Penghematan tagihan listriknya harus signifikan,” katanya.
Selain efisiensi biaya listrik, manfaat lain yang menjadi perhatian adalah potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau pajak terkait penerangan jalan.
Menurut Agus, peningkatan kualitas penerangan jalan melalui teknologi dalam proyek KPBU APJ diharapkan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. “Begitu KPBU sudah terpasang, layanan sudah kita rasakan, maka ada tidak asumsi peningkatan PAD dari PBJT atau pajak penerangan jalan. Itu juga harus signifikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, teknologi yang digunakan dalam proyek KPBU APJ nantinya juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghasilkan efisiensi. Penggunaan teknologi, termasuk aspek lumen dan teknologi penerangan lainnya, diharapkan dapat membuat penghematan tagihan listrik terlihat secara nyata. “Kalau sudah benar-benar terpasang KPBU-nya, ada teknologi di situ. Nanti akan kelihatan bahwa memang diperoleh penghematan tagihan listrik secara signifikan,” ujarnya.