RADARCIREBON.ID – Gelombang kritik terus mengalir atas rencana Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan jajarannya di Dishub melaksanakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ) pada 2027 mendatang. Tak sedikit yang menyebut bahwa perbaikan jalan lebih prioritas dibanding APJ.
Pandangan terbaru, disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Herawan Effendi. “Untuk proyek KPBU APJ ini, Pemkot Cirebon konon harus menyiapkan anggaran sebesar Rp18 miliar setiap tahun untuk membayar swasta selama 10 tahun. Maka, anggaran yang harus disiapkan totalnya Rp180 miliar,” ujar Herawan, Jumat (28/8/2026).
Bagi Herawan, angka itu terlampu besar. Andaikan dana sebesar Rp18 miliar per tahun itu dialokasikan untuk perbaikan jalan, sambung Herawan, maka setiap tahunnya pemkot akan bisa memperbaiki banyak ruas jalan di Kota Cirebon, bahkan termasuk jalan-jalan di pemukiman warga.
Baca Juga:Update Penanganan Kasus Bank Cirebon, Segera Naik Sidang; Berkas Sudah Masuk PengadilanKPBU APJ Cara Halus Gadaikan APBD, Pandangan Akademisi UGJ Terhadap Langkah Pemkot Cirebon
Selain perbaikan jalan dengan anggaran Rp18 miliar per tahun, lanjut Herawan, pemkot juga akan mampu memperbaiki atau menormalisasi drainase, baik di wilayah kota hingga wilayah pemukiman. “Dengan anggaran sebesar itu, Pemkot Cirebon melalui DPUTR bisa melakukan normalisasi total drainase sepanjang Jl Ciptomangunkusumo yang menjadi langganan banjir di setiap musim hujan. Di pemukiman-pemukiman warga juga akan bisa diperbaiki,” terangnya.
Herawan sendiri tidak menampik bahwa APJ atau dulu disebut PJU (penerangan jalan umum) itu penting. Tapi menurutnya, perbaikan jalan dan drainase jauh lebih penting dibanding APJ. “Jalan digunakan selama 24 jam oleh warga, sedangkan APJ atau PJU hanya digunakan pada malam hari,” tegasnya.
Ia meminta pemkot menimbang mana yang lebih prioritas untuk dituntaskan dengan memperhatikan kondisi keuangan saat ini. “Betul dan harus diakui, jalan memerlukan penerangan pada malam hari agar warga memperoleh kenyamanan dan keamanan. Tapi dalam kondisi keuangan pemkot yang seperti ini dan tidak ada jaminan kapan akan membaik, maka proyek KPBU APJ agar ditunda dulu sampai kondisi keuangan daerah sehat. Anggaran yang ada lebih baik diprioritaskan untuk pembangunan yang lebih urgent dan butuh penanganan secepatnya,” pungkasnya.